GURU HONORER DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMPN 15 KOTA BIMA BERHARAP ADA KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENGANGKATAN PPPK TAHUN 2025

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  telah selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Proses rekrutmen telah sampai pada tahap pengumuman Kelulusan. Sehingga seluruh Tenaga Honorer sudah melihat status Kelulusannya di masing-masing instansi tempat mereka melamar.

Seperti halnya di Kota Bima, Para guru dan Tenaga Kependidikan sudah melihat hasil pengumuman Kelulusannya dalam seleksi PPPK yang digelar pada bulan Desember tahun 2024 lalu. Ada yang mengucapkan rasa syukur atas kelulusannya, dan ada juga yang merasa kecewa karena belum mendapatkan kelulusan sesuai dengan harapan.

Namun, para guru dan Tenaga Kependidikan Honorer di SMPN 15 Kota berharap agar ada kebijakan Optimalisasi dari pemerintah, dalam hal ini adalah KemenPAN-RB selaku Panselnas yang menyelenggarakan rekrutmen PPPK tahun 2024.

Selain itu, para guru dan Tenaga Kependidikan Honorer di SMPN 15 Kota Bima, juga berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subiyanto yang baru dilantik pada bulan Oktober tahun 2024 lalu, agar memperhatikan nasib Tenaga Honorer, terutama guru dan Tenaga Kependidikan. 

Ibu Ida, S.Pd selaku guru matematika di SMPN 15 Kota Bima yang mengabdi sejak tahun 2016, menuturkan "Saya berharap kepada pemerintah agar memperhatikan nasib kami guru dan Tenaga Kependidikan Honorer di SMPN 15 Kota Bima, mudah-mudahan ada kebijakan Optimalisasi dari pemerintah untuk PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu"., tuturnya.

Selain itu, Bapak Ardiansyah selalu Tenaga TU juga menyampaikan harapan yang sama, "mudah mudahan pemerintah segera menyusun kebijakan Optimalisasi dalam memberikan kabar baik bagi kami tenaga kependidikan yang sudah mengabdi cukup lama "., imbuhnya.

Di tempat yang berbeda, Ibu Hajrah,S.Pd yang merupakan tenaga TU SMPN 15 Kota Bima saat dihubungi oleh tim redaksi di ruang Kerjanya, menuturkan "Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subiyanto agar segera mengangkat kami yang belum masuk pada Perangkingan melalui kebijakan Optimalisasi. Sesuai dengan janji pemerintah, akan mengangkat Tenaga Honorer yang tidak masuk formasi melalui PPPK paruh waktu. Mudah-mudahan kebijakan tersebut segera direalisasikan"., pungkasnya.

Kebijakan Optimalisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan hanya diterapkan pada seleksi PPPK tahun 2024, namun pada seleksi tahun 2023 lalu kebijakan Optimalisasi sudah pernah diterapkan oleh pemerintah pada seleksi PPPK formasi umum yang sebelumnya tidak Lulus pada pengumuman Kelulusan pra sanggah., (dilansir di website BKPSDM Kota Bima, 07/01/2025).